Untuk Bangun New Balai Kota, Wali Kota Makassar Klaim Lahan 3,3 Hektare di CPI Milik Pemkot

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto. (Foto: Gadingnews.Info)
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto. (Foto: Gadingnews.Info)

Gadingnews.Info, Makassar – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto membantah tudingan PT Sulsel Citra Indonesia (SCI) atau Perseroda Sulsel yang menyebut lahan di Center Point Indonesia (CPI) hanya untuk Twin Tower. Danny menyebut pihaknya punya jatah lahan 3,3 hektare di kawasan reklamasi itu untuk membangun proyek serupa bernama New Balai Kota.

“Dulu kan izin reklamasi itu di kota, saya yang desain itu CPI. Itu orang baru bangun omong gitu (lahan CPI hanya untuk Twin Tower), orang tidak tahu masalah,” ucap Danny dalam Detik, Rabu (6/4/2022).

Bacaan Lainnya

Hanya saja Danny menekankan, proyek menara kembar yang disebutnya New Balai Kota dibangun di lahan yang berbeda dengan Twin Tower. Proyek yang dicanangkannya punya bagian lahan di lokasi berbeda.

“Bukan (di lahan Twin Tower) di situ dibangun (New Balai Kota). Tidak pernah kita mau bangun di situ,” tegas dia.

Baca Juga: Lindungi 4.000 Pekerja Keagamaan, Wali Kota Makassar Taken Mou dengan BPJS Ketenagakerjaan

Sementara megaproyek Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan dibangun di sudut CPI. Danny menyebut posisinya di dekat jembatan pintu masuk CPI dengan luas lahan 3,3 hektare.

“Pas pintu masuk, di situ kan harus ada penyerahan (lahan) 3,3 hektare. Tidak pernah saya bilang di situ tempatnya yang sama (dengan Twin Tower),” ucap dia.

Dia menjelaskan, pada periode pertamanya sebagai Wali Kota Makassar, ada lahan 3,3 hektare untuk Pemkot Makassar. Lahan itu sebagai bentuk kontribusi pemerintah kota atas pembangunan kawasan reklamasi di CPI.

“Saya yang bikin CPI ini. Ada perjanjiannya (lahan untuk Pemkot 3,3 hektare),” klaim Danny.

Kendati begitu dirinya belum mau ambil pusing perihal tudingan tidak ada lahan untuk proyek New Balai Kota. Meski lahan di CPI disebut hanya untuk Twin Tower yang merupakan proyek milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.

“Nantilah biar aja dulu. Inikan orang tidak tahu masalah,” tandas dia. (Detik/Aly)

Pos terkait

Comment