oleh

Aksi Damai di Kantor DPRD Torut, Ormas Pemuda Pancasila Menuntut Tambang Ilegal Segera di Tutup

-Berita-7 views

Gadingnews.info, Toraja Utara–Ratusan Pemuda Pancasila Toraja Utara melakukan aksi damai dikantor DPRD Toraja Utara untuk menyampaikan tuntutannya menolak tambang galian ilegal yang mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan.

Dalam aksinya di Kantor DPRD Toraja Utara, Ormas Pemuda Pancasila diterima langsung oleh Ketua DPRD Toraja Utara, Nober Rante Siama (F. Nasdem). Didampingi Anggota DPRD lainnya diantaranya Ratte Salurante (F. Nasdem), Stepanus Sarese (F. Demokrat), Stepanus Mangatta (F. Gerindra), dan Israel Makole (F. Gerindra ) Senin ,4 Oktober 2021.

Ketua DPRD Toraja Utara Nober Rante Siama, usai menerima Pemuda Pancasila Toraja Utara di ruang rapat Paripurna. Kepada para awak media mengatakan, Pemuda Pancasila menuntut bahwa di Toraja Utara itu ada penambang galian yang tidak mempunyai izin yang sampai sekarang masih beroperasi, dari hasil penyampaian itu hasil penerima aspirasi. Kami tadi ada beberapa kesepakatan bahwa kami akan segera menindaklanjuti apa yang mereka sampaikan.

“Hal pertama yang kami lakukan akan memanggil dua Dinas terkait karena mereka tuntut adalah masalah kerusakan lingkungan hidup yang begitu banyak yang rusak diakibatkan oleh penambang-penambang ilegal, maka kami akan panggil Dinas Lingkungan Hidup bersama Dinas Perindustrian. Dimana di Dinas Perindustrian ada seksi Pertambangan, kami akan meminta kejelesannya seperti apa karena lembaga ini pernah menyampaikan ke Lingkungan hidup bahwa segera menertibkan penambang-penambang ilegal yang di indikasikan merusak lingkungan.inilah yang akan berkembang dalam rapat bersama dengan lembaga ini (DPRD), kata Ketua DPRD Torut.

Masih kata Ketua DPRD Toraja Utara, ia jelaskan bahwa Pemuda Pancasila juga meminta untuk melakukan rapat RDP bersama, dan mengundang semua instansi – instansi terkait masalah adanya penambang-penambang liar ini, itu tuntutan mereka (PP).

“Sampai sekarang baru memanggil dinas terkait apa tindakan mereka selama ini, ketika hasil pertemuan nanti bersama dengan lembaga ini, dengan kedua Dinas OPD terkait. Maka kemungkinan besar kita akan duduk bersama”, imbuh Ketua DPRD.

Lanjut Ketua DPRD sampaikan terkait tambang galian yang ada di Toraja Utara, dikatakan ini domainnya balai SDM, harusnya rekan-rekan Pemuda Pancasila menyampaikan tuntutannya ke Balai SDM, kalau terkait masalah lingkungan hidup bolehlah disini. Kalau kita fokus sama lingkungan hidupnya,tapi kalau masalah perijinan kita tidak ada kewenangan masalah itu, maka bolehlah juga menyampaiakan aspirasinya ke Balai SDM.

“Polres akan melakukan tindakan terkait surat izin ketika ada perintah dari atasannya misalnya Polda, kalau Dinas Lingkungan Hidup perlu ada kajian apakah betul-betul lingkungan sudah rusak, kalau memang terbukti merusak lingkungan dan usaha tambang galiannya tidak punya izin ya di Tutup”, pungkas Ketua DPRD Torut.

Sementara Kordinator Lapangan Santaufan Rombelayuk mengatakan, kehadiran kami disini (DPRD) untuk menyampaikan aspirasi sebagai generasi muda orang Toraja yang peduli terhadap lingkungan dengan maraknya tambang-tambang galian yang ilegal, karena ini dampaknya akan sangat jelek kedepannya. Mungkin efeknya belum kita rasakan sekarang, tapi percaya keseimbangan lingkungan hidup niscaya kedepan hal-hal yang negatif akan muncul.

“Apapun yang kita lakukan harus berdasarkan mekanisme dan regulasi yang ada, kenapa demikian karena karena akan ada syarat-syarat yang akan di penuhi dalam rangka izin usaha pertambangan. Kalau itu terpenuhi berarti ekosistim dan dampak terhadap lingkungan pasti mereka sudah penuhi semua”, ujarnya.

“Kami tidak anti penambangan galian, tapi bagaimana caranya supaya teman-teman yang melaksanakan itu bagaimana menempuh regulasi yang sebenarnya, karena kita butuh batu dan segala macamnya untuk pembangunan pribadi dan pembangunan jangka panjang daerah pasti membutuhkan material, tapi tolonglah kami himbau untuk melakukan mekanisme dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah”, tutup Korlap yang juga Sekertaris MPC Pemuda Pancasila Toraja Utara.

Ditambahkan wakil ketua l, Terry Banti, “kalau semua tambang sudah legal tentu Pemda punya income punya aturan, jadi dampak selama ini bisa kita atasi antara lain ada CSR nantinya sehingga jalan yang dilalui oleh mobil-mobil tambang itu bisa diperbaiki jika terjadi kerusakan. Kemudian pajak akan lebih terkoordinir dengan baik sehingga tidak liar, karena selama ini ada oknum yang mengatasnamakan OPD melakukan hal seperti itu”, imbuhnya.

Terry juga menjelaskan terkait Asosiasi, “Itu sangat jelas kita liat storynya di media tanggal 16 September 2021 mereka terbentuk, sebelumnya itu kan ada surat dari Dinas Lingkungan Hidup meminta kepada pemerintah setempat yang sudah ditembuskan kepada seluruh Forkopimda untuk menutup tambang galian yang tidak berizin. Belakangan kemudian terbentuk Asosiasi yang didalamnya itu terdiri dari beberapa penambang yang berasumsi itu sudah legal dan itu dijalankan”, pungkasnya.

“Kami dari Pemuda Pancasila menganggap ini sekumpulan orang yang tidak memahami aturan jelaskan aturannya, dan hari ini kami sudah sampaikan bersepakat Pemuda Pancasila dengan Pimpinan DPRD yang menerima kami, bahwa akan menutup semua tambang yang dibekingi oleh siapapun yang tidak mempunyai izin. Mengenai Asosiasi itu kami tidak mau tahu, yang pasti kami akan melawan siapapun yang ingin merongrong secara khusus Pemerintah Toraja Utara, Kalau ada yang menganggap dirinya preman, Pemuda Pancasila tetap abadi akan melawan siapapun itu”, tegas Terry.(*/)

Dapatkan kiriman terbaru melalu email:

Terbaru